Guru, Antara Problema dan Dilema

Kali ini kita berbual cakap soalan guru. Orang-orang yang telah membuka mata, pikiran, dan juga telah melenturkan jemari tangan anak bangsa untuk bisa menulis, membaca dan memahami apa-apa yang ada di dunia. Bagi kebanyakan kita sudah lazim mengangguk setuju pada anggapan menjadi guru itu sama pula halnya memosisikan diri dalam rombongan orang-orang berpekerjaan mulia. Tugas guru adalah tugas mulia. Barangkali, sebab anggapan ini pula kenapa di Indonesia, lebih-lebih di Aceh, fakultas keguruan di setiap perguruan tinggi terlihat penuh dan sesak, hingga tidak jarang kondisi begini rupa sering membuat keadaan sekitar menjadi pengap. Entah ini gara-gara banyak mahasiswa keguruan sering lupa memakai deodorant ketika ke kampus atau ada sebab lain, tak ada yang tahu.
Namun, ada desas-desus di sana-sini yang mengungkapkan bahwa menjadi guru itu selain mengemban tugas mulia, juga bisa mengamankan taraf hidup dengan kenaikan gaji setiap tahunnya. Keadaan ini boleh jadi sebagai faktor lain kenapa fakultas keguruan di setiap perguruan tinggi jadi tambah ramai dan meriah saja. Konon lagi, seperti yang bisa kita lihat pada tahun-tahun lewat (sayangnya tahun ini tidak), permintaan untuk menjadi abdi negara (baca: pe en es) banyak diperuntukkan bagi mereka yang memegang ijazah sarjana pendidikan. Dengannya, ─apalagi dewasa ini posisi pe en es punya tempat yang sangat terpandang di mata masyarakat secara umum dan punya nilai lebih bagi calon mertua khususnya─ tidak heran jika kita temukan sarjana-sarjana keilmuan lain sibuk mengisi formulir pendaftaran untuk mengikuti program akta empat.
Pertanyaannya, "Apakah jumlah guru yang bejibun banyaknya bisa membuat pendidikan di Indonesia terang-gemilang dalam kancah pendidikan dunia? Dengan jumlah guru beserta calonnya itu, apakah bisa melahirkan intelektual-intelektual yang bisa kita andalkan? Atau apakah benar seorang guru berkedudukan demikian terhormatnya?" 
Sebelum menjawabnya dengan ikhlas dan lapang dada, mungkin tidak ada salah dan berdosa jika kita simak apa yang telah dituliskan oleh seorang guru honorer di akun laman sosialnya: "Saat siswa-siswa kita sudah mengakses informasi dengan alat-alat telekomunikasi canggih, kita, guru, masih menghafal pengetahuan dari buku-buku usang. Saat siswa kita sudah melangkah jauh dengan tontonan 'film biru', kita, guru, masih melarang mereka berpikiran kotor. Saat kita masih secara sembunyi-sembunyi menyatakan birahi pada lawan jenis, siswa-siswa kita sudah ereksi berkali-kali. Kita, guru, selalu lambat. Karena seperti kata Ivan Illich, sekolah adalah tempat pelembagaan nilai-nilai. Sayangnya, di sini, semua dikalkulasikan dalam bentuk angka-angka. Bahkan nilai moral sekali pun."
Ungkapan di atas ditulis oleh seorang guru honorer Sekolah Dasar di pinggiran Kota Banda Aceh, bernama Idrus bin Harun. Entah namanya ada tercatat di Dinas Pendidikan Kota atau Provinsi? Wallahu'alam. Yang jelas bukan tentang keberadaan pribadinya yang penting dibicarakan di sini. Tapi ungkapan yang ditulisnya itu lebih penting untuk dicerna oleh kita semua. Ungkapan di atas, boleh jadi bagi pengamat pendidikan yang sering-sering migrain sebab tunggakan kreditan adalah ungkapan vulgar yang tak perlu digubris. Namun, ungkapan ini jika mau ditelisik lebih jauh, dengan dingin kepala dan perut terisi cukup, tentu bisa kita temukan suatu ganjalan dalam setiap makna kalimatnya. Idrus, dengan ungkapan itu, seolah-olah sedang duduk khusyu’ dalam sebuah penataran yang kerap membosankan, sambil terkantuk-kantuk, dan setengah bergumam ia berkata pada seseorang yang duduk di sampingnya sambil disodorkannya secarik kertas bertulis ungkapan di atas. Katanya; “Ini lho, masalah kita sekarang.”
Seperti yang dikatakan sebelumnya, zaman sekarang, seorang guru yang sudah menyandang NIP di bawah tanda tangannya tentu saja dianggap telah mencapai titik aman dalam hidup. Ia sudah dijamin bisa hidup dengan layak. Setidaknya sudah memiliki akses keluar masuk bank setiap awal bulan. Atau, jika mau jujur, dalam keadaan kepepet di akhir bulan, akses ke bank adalah lumrah saja asal tidak lupa membawa SK pengangkatan.
Tidak sah kiranya jika membicarakan guru tanpa menghubungkan pembicaraan tersebut dengan mutu pendidikan atau apalah yang berhubungan dengan pendidikan itu sendiri. Ini sama saja seperti sayur bayam tanpa dibubuhi garam, hambar rasanya. Tapi, apa pula yang bisa kita bicarakan dengan mutu pendidikan, jika kebijakan tentangnya sering dipergunakan untuk kepentingan penambang-penambang modal. Arah pendidikan yang serba ngawur kerap membuat guru tersangkut di ujung tanduk. Mereka nyaris dilematis. Kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih-sering membuat guru hilang akal dalam mengajar. Di satu sisi guru dituntut mengerahkan segala bentuk kekreatifannya agar peserta didik paham terhadap ilmu-ilmu yang diajarkan. Paham yang dimaksud tentu saja bukan pura-pura paham seperti pahamnya para anggota dewan lulusan paket C tentang ilmu pemerintahan. Bukan. Paham di sini memang benar-benar paham, hingga melekat di hati hingga membentuk watak dan moral serta kepribadian si anak didik.
Di lain pihak, guru dituntut untuk bisa mengepak kepala peserta didik dalam sebuah kotak standar kelulusan yang ditentukan oleh pihak berwenang. Ini berlaku tiap tahun. Biasanya kotak standar kelulusan ini pun hanya bisa memuat kepala-kepala yang seragam bentuknya. Kalau pihak berwenang menginginkan bentuknya bulat, ya, tugas gurulah yang membulatkan kepala peserta didik. Sebenarnya tugas begini rupa tidak terlalu susah selama guru ikut prosedur dengan baik dan tawadhu’. Guru tinggal menjalankan program-program yang dicanangkan ‘orang-orang atas’, seperti jualan buku pelajaran, alat tulis berlabel SNI, buku panduan kelulusan, dan lain sebagainya. 
Keadaan seperti ini tidak lebih sama seperti yang pernah berlaku di Inggris puluhan tahun silam. Hingga seorang George Bernard Shaw (1856 - 1950), penerima Nobel Kesusastraan tahun 1925) mengaum geram melihat ketimpangan pendidikan. Aumannya, tidak lebih tidak kurang berbunyi begini: “Di muka bumi ini tidak satu pun yang menimpa orang-orang tak berdosa separah sekolah. Sekolah adalah penjara. Tapi, dalam beberapa hal, sekolah lebih kejam ketimbang penjara. Di penjara, misalnya, Anda tidak dipaksa membeli dan membaca buku-buku karangan para sipir atau kepala penjara.”
Menyikapi perkataan G. Bernard Shaw seperti  kutipan di atas, posisi guru nampak demikian dilematis. Semuanya serba tak logis. Guru hanya bisa mengikuti prosedur yang telah ditentukan para atasan saja. Hal semacam inilah yang membuat Muhammad Sobary buka mulut dalam bukunya Kang Sejo Melihat Tuhan. Terangnya, “Guru bukan manusia merdeka. Ia tak bebas. Ia tidak mempunyai otonomi dalam memutuskan nasib murid-muridnya, meskipun tak seorang pun berani membantah bahwa dialah yang paling tahu tentang kemampuan murid-muridnya.”
Jika semuanya sudah sesuai prosedur, barulah guru dianggap pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Dan, ini sudah diketahui umum. Sampai para penjaga toilet umum pun tahu. Anak SD juga tahu. Hanya saja kita tak mengerti; gerangan apakah yang membuat pahlawan ini tak bertanda jasa? Ghaib. Gelar begini macam, hanya menyisakan tanda tanya besar bagi kita yang berpikiran waras dan berpandangan awas. Gelar ini sebagai bentuk penghormatan, menghibur atau malah mengejek diam-diam? Untuk ini, angkat tabik buat tuan pembuat gelar. Ambiguitas memang sesuatu yang wajar.[]
Reza Mustafa, Jama’ah Komunitas Kanot Bu di Banda Aceh.

Popular Posts